PROSESNEWS.ID – Walikota Gorontalo Marten Taha gigih memperjuangkan nasib para tenaga honorer dan mendorong solusif efektif atas persoalan rencana penghapusan tenaga non-ASN pada tahun 2023 mendatang.
Hal itu mencuat pada pertemuan pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Tema pertemuan membahas skema penyelesaian tenaga non ASN. Marten yang hadir selaku Wakil Ketua APEKSI mengungkapkan dalam hal memberikan afirmasi perlu dimasukan dalam regulasi seperti penurunan Passing Grade untuk menentukan kelulusan tenaga honorer.
“Tenaga honorer ini sulit untuk bersaing dengan calon pencari kerja yang baru lulus dari perguruan tinggi, apa lagi kalau alumni dari perguruan tinggi ternama yang hebat-hebat. Walaupun sudah 20 tahun mengabdi susah untuk bersaing, sehingga perlu ada regulasi baru untuk menentukan kelulusan tenaga Honorer,” ucap Marten. Masalah honorer tersebut juga menjadi salah satu dari tiga kesimpulan pertemuan yang disepakati APEKSI bersama Menpan RB.
Kesimpulan kedua pada afirmasi bidang penganggaran. Menurut Marten, untuk afirmasi pada bidang penganggaran, perlu menjadi perhatian yang tak kalah penting.
Apalagi saat ini terjadi pemotongan 2 persen APBN dalam mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM. Hal ini secara tidak langsung bisa berpengaruh terhadap tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke daerah.
“Ketiga, kerja sama kita semua untuk memfasilitasi para honorer untuk mendorong ke pelaku-pelaku ekonomi UMKM agar mereka bisa tertolong. Ini juga penting,” katanya. (adv)
