PROSESNEWS.ID – DPRD Kabupaten Boalemo mendorong pemerintah pusat untuk mengambil alih pembiayaan serta pengangkatan tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Langkah ini krusial mengingat keterbatasan keuangan daerah dalam mengakomodir seluruh honorer di wilayah tersebut.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, menyampaikan bahwa dari total 1.495 tenaga PPPK Paruh Waktu yang terdaftar dalam database daerah, sebanyak 188 di antaranya merupakan tenaga medis yang tersebar di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
Helmi menegaskan, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo saat ini belum mampu membiayai peralihan status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu untuk sektor kesehatan. Padahal, kebutuhan akan pemenuhan fasilitas kesehatan daerah terus meningkat.
Politisi Partai Demokrat itu menilai, dedikasi serta pengabdian para tenaga kesehatan patut mendapatkan apresiasi setimpal dari negara. Menurutnya, mereka berada di garis terdepan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) nonstop selama 24 jam penuh.
Atas dasar pertimbangan tersebut, mantan aktivis HMI itu sangat berharap pemerintah pusat dapat memberikan skema pembiayaan khusus agar para tenaga medis di Boalemo bisa dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa membebani keuangan daerah.
Selain memperjuangkan sektor kesehatan, Komisi 1 DPRD Boalemo juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pemenuhan status 271 guru PPPK Paruh Waktu, di mana sebanyak 240 formasi tenaga pendidik di antaranya akan diambil alih pembiayaannya oleh pusat.
Mantan wartawan tersebut berharap skema pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat tidak hanya berlaku untuk sektor pendidikan saja, melainkan juga dapat diterapkan pada tenaga kesehatan yang berada di daerah-daerah berkembang seperti Kabupaten Boalemo.
