PROSESNEWS.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie, Inspektorat, dan Para Asissten dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, bertempat di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa(25/08/2020).
RDP tersebut membahas, terkait pengadaan Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit dr.Hasri Ainun Habibie yang mendapat Somasi dari perusahan PT Hospi Medik Indonesia yang merupakan salah satu pihak ketiga yang menyediakan peralatan kesehatan Perdant ICU seharga Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
“Pengadaan Barang ini di mulai pada tahun 2014 dan sudah terpasang dengan dengan baik di ruang ICU Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie, sehingga pihak perusahan melakukan penagihan pembayaran peralatan tersebut,” jelas Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofyan Puhi yang ikut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut.
Namun, proses pembayaran tersebut belum dilakukan oleh pihak rumah sakit, mengingat barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak barang sebelumnya.
“Pihak rumah sakit menginginkan peralatan kesehatan, bukan perdant, sehingga melalui konfirmasi ke pihak rumah sakit dan kejaksaan, maka pemerintah tidak bisa melakukan pembayaran, mengingat perdant hanya aksesoris penunjang saja dan tidak masuk di E-Katalog,” kata Sofyan Puhi
Dijelaskannya, bahwa somasi yang dilayangkan oleh pihak perusahan sudah somasi yang kedua, olehnya solusi yang akan ditempuh adalah menunggu somasi yang ketiga, jika hal ini terjadi, maka pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo akan menyampaikan ke kejaksaan sebagai pengacara Negara dengan menerbitkan surat kuasa khusus.
“jika hal ini terjadi, maka apa yang menjadi keputusan dari pihak kejaksaan maka itu nanti yang akan dibayar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik,” tutup sofyan puhi. (Adv)
