PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo membahas Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-100 dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. T. Mopili dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam penjelasannya, Gusnar Ismail menyoroti sejumlah program prioritas, mulai dari pertanian dan peternakan hingga penguatan fiskal daerah.
Di sektor peternakan, pemerintah mengoptimalkan program Inseminasi Buatan (IB) sapi untuk meningkatkan populasi ternak di tengah tingginya harga sapi dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan peninjauan lapangan, tingkat keberhasilan IB disebut mencapai rata-rata 89 persen kebuntingan pada pemeriksaan sekitar dua bulan setelah inseminasi.
Untuk sektor pertanian, sekitar Rp1,47 miliar diarahkan antara lain untuk pengadaan dryer dan alat mesin pertanian (alsintan), termasuk alat pengukur kadar air jagung. Pemerintah juga menyiapkan benih jagung bagi petani yang mengalami puso atau gagal panen akibat kekeringan.
Pemerintah turut menyiapkan dukungan terhadap rencana pelebaran apron Bandara Djalaluddin untuk menunjang embarkasi haji pada 2027.
Sementara itu, pembangunan Bendungan Bulango Ulu ditargetkan selesai dan mulai memasuki penggenangan bertahap pada musim hujan tahun ini, sekitar Oktober hingga Desember. Pengisian bendungan diperkirakan membutuhkan dua musim hujan.
Potensi air baku Bendungan Bulango Ulu juga diarahkan untuk mendukung pembangunan SPAM Regional. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta menyiapkan kebutuhan lahan pendukung.
Di sektor pendidikan, fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Boalemo dilaporkan telah rampung dan siap dioperasikan.
Setelah penjelasan gubernur, Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 diserahkan kepada Ketua DPRD. Seluruh fraksi kemudian menyampaikan pandangan umum dan menyatakan menerima Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Dalam tanggapannya, pemerintah menekankan percepatan penyaluran bantuan sosial, terutama menghadapi musim kemarau dan potensi kerentanan pangan. Program terkait akan diperkuat melalui perubahan anggaran setelah mendapat persetujuan bersama.
Gusnar juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Provinsi Gorontalo disebut menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp8 miliar. Pemerintah menegaskan tambahan tersebut merupakan penyelesaian selisih kurang transfer dari pemerintah pusat, bukan bantuan untuk menutup kewajiban pembayaran gaji PPPK.
Pemerintah juga menginventarisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan pada 2027. Salah satu langkahnya melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, termasuk dukungan Jaksa Pengacara Negara dalam penagihan pajak dan retribusi.
Selain itu, pemerintah merencanakan penambahan penyertaan modal pada Bank SulutGo (BSG) setelah sekitar tiga tahun tidak dilakukan penambahan modal. Investasi tersebut dinilai memberikan manfaat melalui dividen dan program CSR.
Pengelolaan dana hibah juga diperketat melalui penguatan monitoring, evaluasi, dan validasi organisasi penerima, penerima manfaat, serta program yang diajukan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2026 disebut mencapai 7,68 persen, menempatkan Gorontalo di peringkat keempat nasional dan tertinggi di Sulawesi. Untuk penyusunan anggaran 2027, pemerintah akan menggunakan data BPS Triwulan II 2026 yang mencatat pertumbuhan sekitar 6,20 persen.
Optimalisasi PAD juga diarahkan pada pajak air permukaan dan air tanah melalui digitalisasi monitoring dengan alat ukur atau sensor yang terintegrasi aplikasi.
Perubahan anggaran turut memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mitigasi kondisi darurat akibat kemarau berkepanjangan, terutama mengantisipasi kekurangan air bersih.
Rapat Paripurna ke-100 menjadi tahapan lanjutan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki pembahasan berikutnya antara DPRD dan pemerintah daerah.
