Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib. (foto. rz/prosesnews)
PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) gencar melakukan sosialisasi perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) ke sekolah-sekolah.
Disdikbud diminta untuk perkuat kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan sekitar 41 ribu pemilih yang belum memiliki KTP-el di Provinsi Gorontalo.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, masih terdapat sekitar 41 ribu pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP yang sebagian besar adalah pelajar SMA/SMK atau MA sederajat.
Hal ini disampaikan AW Thalib kepada awak media usai melaksanakan kunjungan dan koordinasi di Dinas Dukcapil, Rabu (03/05/2023).
“Harus segera memasifkan sosialisasi ke sekolah-sekolah bagi pelajar yang usianya telah memenuhi ketentuan, sosialisasi ini perlu bekerjasama atau berkolaborasi bersama pihak terkait seperti Dinas Dikbud,” ujar AW Thalib.
Meski dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kota telah melakukan perekaman, masih terdapat kendala yang menyebabkan 41 ribu pemilih belum memiliki KTP-el.
Hal ini membutuhkan upaya lebih intensif dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
“Pemilih pemula ini perlu dipacu, kita juga perlu mencari tahu apa saja yang masih menjadi kendala bagi para siswa untuk enggan dilakukan perekaman,” tutur AW Thalib.
AW Thalib menegaskan bahwa sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2022, KTP-el merupakan syarat wajib bagi masyarakat yang akan memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 nanti. Jika tidak memiliki KTP-el, maka tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS.
Reporter: Rijal Zulkarnaen
