PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan apresiasi terhadap dua kabupaten yang telah mencapai status level 1 PPKM yakni Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Namun hal ini bukan berarti seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat terlepas dari kontrol terhadap covid19. Demikian ungkap Gubernur Rusli dalam Rapat Evaluasi PPKM dan Vaksinasi yang diperluas bersama forkopimda secara virtual di Rujab Gubernur, Selasa (19/10/2021).
“Kita jangan pernah lengah dan merasa puas termasuk Kabupaten Bone Bolango dan Gorut. Kalau kita lihat di level ini sudah bisa diperlonggar tapi harus tetap dipantau terus. Covid19 terkendali dan ekonomi juga harus jalan,” ungkap Rusli.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman menerangkan level yang dicapai disebabkan pelaksanaan tracking yang terbatas. Tracking yang dilakukan hanya kepada warga yang akan melakukan pemberangkatan sehingga berimbas pada angka kematian nasional yang tidak pernah naik.
Secara epidemiologi, menurut Yana data ini tidak bermakna. Kedisiplinan dalam melakukan tracking dan pelaporan data harus diklarifikasi lagi. Tracking harus dilakukan terhadap warga yang memiliki kontak erat dengan pasien positif. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan warga yang akan melakukan pemberangkatan.
“Ketika diperiksa misalnya seratus orang, yang ditemukan tidak sampai satu yang positif. Kualitas yang diperiksa ini menjadi tanda tanya, karena kembali di tracking tadi berarti yang diperiksa ini bukan kontak erat, sebatas pada yang orang mau berangkat, bukan tracking pada epidemiologi mencari orang yang positif, sehingga ini berimbas kepada angka kematian yang begitu terus pada rata – rata kematian nasional,” Yana menjelaskan.
Menanggapi hal ini, Rusli menyarankan untuk melakukan tracking maksimal kepada 15 orang yang terkonfirmasi atau memiliki riwayat kontak erat terhadap pasien positif.
Gubernur dua periode ini juga merencanakan akan lebih menjangkau daerah – daerah pelosok bersama Satgas covid19 untuk melakukan pemantauan lebih intens kepada warga. Setelah beberapa kali mengunjungi daerah pelosok, ia menemukan warga yang tidak lagi melakukan protokol kesehatan.
Selanjutnya dalam pelaksanaan vaksinasi Rusli menyarakan untuk menggunakan fasilitas pemerintah seperti gedung sekolah dan sejenisnya. Mengingat musim hujan yang saat ini mengguyur beberapa daerah di Provinsi Gorontalo.
Segala upaya telah dirancang baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pembahasan evaluasi ppkm dan vaksinasi ini. Terlebih Rusli bersama pemerintah setempat akan menyediakan cadangan beras pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat setelah melakukan vaksinasi.
“Saya minta diusahakan beras petani Gorontalo dari Bone Bolango sampai Pohuwato yang ditampung dibeli dan diserahkan kepada masyarakat. Saya rasa teman – teman Bupati/Walikota juga bisa melaksanakan untuk permohonan CBP yang masih ada stoknya di Bulog dan saya juga minta kepada Bulog Gorontalo untuk bisa bertemu sekarang membahas agar tidak menyalahi aturan – aturan yang ada,” pinta Rusli.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten/ Kota disarankan untuk bisa menyediakan insentif bagi nakes pelaksana vaksinasi sebesar Rp. 250 ribu setiap harinya.
“Mudah – mudahan Kabupaten/Kota juga memiliki dana recofusing dan realokasi, itu bisa digunakan. Kita juga menggunakan dana Baznas karena dari Baznas itu Provinsi Gorontalo terhimpun kurang lebih Rp.750 juta. Ini kita kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kegiatan vaksin dan penangangan covid19 lainnya,” Ungkap Rusli.
