PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kepada pemerintah pusat agar beras impor tahun 2021 tidak masuk ke Gorontalo. Pemprov berdalih stok beras di tingkat petani cukup untuk konsumsi maupun diserap oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ( Perum Bulog).
Pemerintah pusat rencananya akan mengimpor beras satu juta ton tahun 2021. Beras itu disebut-sebut sebagai iron stock atau cadangan beras pemerintah.
“Jadi kalaupun impor beras itu jadi, kita akan bermohon tidak dikirim ke Gorontalo. Pasti itu akan sangat memukul petani. Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat pimpinan OPD di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (9/3/2021).
Cara penolakan yang disarankan Rusli cukup elegan. Salah satunya dengan melayangkan surat ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terkait ketersediaan beras, rencana panen dan luasan lahan. Harapannya serapan beras Perum Bulog dari petani lokal lebih dimaksimalkan.
“Jadi kita buat surat ke Pak Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sampaikan kondisi kita. Suratnya pertiga bulan terkait stok beras kita berapa, rencana panen dan luasan lahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muljady Mario Menjelaskan, luas panen Provinsi Gorontalo selama Januari hingga April 2021 sekitar 14.600 hektar. Setara dengan 86 ribu ton gabah kering giling atau 49.000 ton beras.
“Dari sisi konsumsi, Gorontalo rata rata 10 ribu sampai 11 ribu ton per bulan. Nah kalo kita kali tiga saja, kita masih ada kurang lebih 19 ribu ton yang surplus,” ungkap Muljady.
Pihaknya meyakini kondisi stok beras di Gorontalo cukup hingga akhir tahun dengan luas panen setiap tahunnya mencapai 70.000 hektar. Bulog Sub Drive Gorontalo diminta lebih aktif menyerap beras petani lokal daripada membeli beras luar daerah apalagi beras impor.
