PROSESNEWS.ID – Provinsi Gorontalo tidak masuk dalam 15 daerah diluar pulau Jawa-Bali, yang di wajibkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ironisnya, Masyarakat Gorontalo terkesan di paksakan harus mengikuti pemberlakukan PPKM, yang belum waktunya diterapkan. Apalagi, razia yang mengatasnamakan PPKM itu, sudah tidak manusiawi lagi.
“Dasar mereka razia PPKM apa? Sementara Gorontalo di luar 15 daerah yang wajib menerapkan PPKM. Apalagi razia PPKM, yang dilakukan Aparat Penegak Hukum di Kota Gorontalo, sudah terkesan arogan,” ujar Mantan Presiden Stimik Sandi Mobi.
Menurut Sandi, jika razia dilakukan dengan dasar PPKM, bisa di pastikan razia itu tidak sesuai dengan konstitusi dan terkesan merampas hak-hak rakyat. Masyarakat juga butuh makan untuk bertahan hidup. Jangan, kebiri kehidupan masyarakat dengan berdalih PPKM.
“Apalagi razia yang dilakukan sudah tidak manusiawi lagi. Jangan dalam razia ini, di jadikan ajang cari muka di hadapan pimpinan. Kami juga mendengar informasi, sifat arogansi oknum pimpinan di salah satu intitusi, yang memimpin razia menggunakan cara-cara premanisme,” bebernya.
Apapun itu kata Sandi, cara-cara premanisme tidak di benarkan di Wilayah Kota Gorontalo. Daerah ini, memiliki adat yang implementasinya dalam adab. Jadi, siapa saja yang menjadi pemimpin, harus memiliki etika dan adab.
“Kalau memimpin dengan cara-cara brutal tanpa memandang umur, semua diperlakukan tidak sopan. Maka, silahkan angkat kaki dari Gorontalo. Kami tidak mau, daerah kami tercemar dengan orang-orang yang tidak beradab, ” tegasnya.
