PROSESNEWS.ID – Sematan ‘Bapak Demokrasi’ yang pernah diberikan rakyat untuk Gubernur Rusli Habibie memang tepat. Bisa dibayangkan, meskipun pernah diterpa isu bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo anti atau alergi dengan kritikan, namun faktanya, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua nasional Indeks Demokrasi Tertinggi.
Berdasarkan data BPS, kebebasan sipil di tahun 2012 ada diangka 73,25 dan pada tahun 2020 berada diangka 86,42. peningkatan yang sama terjadi pda hak-hak politik dimana pada tahun 2012 ada diangka 50,76 kemudian naik menjadi 75,89 pada tahun 2020.
Sedangkan untuk lembaga demokrasi, tahun 2012 berada diangka 55,59 dan naik drastis pada tahun 2020 menjadi 90,89. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan demokrasi di Gorontalo semakin baik ditangan Gubernur Rusli Habibie.
Tidak mudah bagi sebuah daerah untuk meraih indeks tertinggi demokrasi mengingat masih banyak yang merasa pesimis penanaman nilai-nilai demokratis masih sulit dilakukan pasca reformasi tahun 1998 lalu.
Daerah yang dulunya berada pada desain sentralistik selama puluhan tahun kemudian harus dengan cepat beradaptasi mengikuti tuntutan dan perubahan mendasar sistem pemerintahan Indonesia, yang disebut demokratis.
Juru Bicara Gubernur Gorontalo Noval Abdussamad meyakini bahwa pencapaian ini tidak lepas dari komitmen berbagai pihak terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi di Gorontalo.
“Banyak elit politik yang merasa merakyat namun gagal menanamkan nilai-nilai demokratis dilingkungan dan kelompoknya. Saya bersyukur karena Pak Rusli Habibie benar-benar melebihi ekspektasi dalam menjalankan pemerintahan, selain sangat merakyat, Pak Rusli dalam kepemimpinannya selalu mengedepankan aspirasi dan kehendak rakyat dan Pak Rusli selalu memberikan contoh sebelum memerintahkan sesuatu, ini kemajuan sangat berarti bagi pertumbuhan demokrasi di Gorontalo, patut menjadi contoh dan teladan untuk pemimpin lainnya, Pak Rusli berhasil sebagai pemimpin”. Ujarnya melalui sambungan telepon seluler.
