PROSESNEWS.ID – Beredar surat bertuliskan Pendiri Partai Demokrat dengan warna biru di tengah kertas. Kemudian di sisinya terdapat lambang partai mercy. Tepat di bawah tulisan besar itu, terdapat kalimat Panitia Pelaksanaan HUT ke-20 Partai Demokrat.
Masih dalam surat yang sama, juga tercantum nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moledoko yang akan memberikan sambutan. Kemudian ada juga nama Marzuki Ali, R. M. Rompas dan M. Darmizal.
Dalam surat yang ditandatangani Djoko Setyo Widodo selaku Ketua Panitia dan Jackson Luntungan sebagai sekretarisny itu tertera acara akan berlangsung di Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 10 September 2021, pukul 19.00 WIB.
Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya mengaku kini tengah bersiaga di sekitar lokasi acara, bersama pengurus DPD, DPC hingga anggota DPRD Tangerang Raya dan Banten.
“Jika acara tersebut masih tetap dilaksanakan, maka akan banyak kader dan simpatisan Demokrat Banten datang ke lokasi acara itu. Itu adalah agenda Demokrat abal-abal, karena ada nama Moeldoko di situ. Demokrat yang sah yang diketuai oleh Ketum kami, Mas AHY,” kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya, Jumat (10/09/2021).
Saat ini Iti mengaku masih berupaya menangkan kader dan simpatisan Demokrat, agar tidak melakukan tindakan anarkis dan termakan provokasi. Dia juga meminta pemerintah pusat dan kepolisian untuk membubarkan agenda yang tidak sah tersebut.
“Kita minta polisi dan pemerintah pusat bertindak tegas, larang dan bubarkan acara tersebut agar tidak membuat kegaduhan,” ujarnya dilansir Liputan6.com
Sementara itu Anggota DPR RI Zulkifli meminta kepolisian segera membubarkan acara tersebut. Karena menurut aturan hukum, Partai Demokrat pimpinan AHY yang legal. Sehingga acara yang rencananya dihadiri Moeldoko dianggapnya ilegal.
Saat ini, dia, pimpinan DPD dan seluruh ketua DPC Demokrat Tangerang Raya masih berupaya menahan kedatangan kader dan simpatisan ke lokasi acara. Karena khawatir terjadi keributan.
“Secara status hukum, kepemimpinan yang sah telah di jelaskan kemenkumham, kepemimpinan Mas AHY. Bubarkan saja, karena konstitusinya tidak jelas, dan secara legalitas juga tidak jelas. Saya meminta kepolisian, untuk menghentikan juga kegiatan hari ini, karena sudah bersifat ilegal, kalau acara tetap berlangsung, kami khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi,” kata Zulkifli, Jumat (10/09/2021).
