PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan seluruh bupati/walikota untuk segera mengambil cadangan beras pemerintah (CPB) yang ada di Perum Bulog Gorontalo, untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19 di Provinsi Gorontalo. Sebelum instruksi ini dikeluarkan, gubernur Rusli memastikan apakah beras pemerintah bisa digunakan untuk pandemi covid-19 kepada Kepala Bulog Sub Divre Gorontalo Munafri Syamsudin.
“Setahu saya bahwa ada beras cadangan nasional diperuntukan untuk Provinsi Gorontalo sekitar 200 ton dan kabupaten/kota masing-masing 100 ton, yang akan kita ambil ketika terjadi bencana. Nah Pandemi Covid-19 ini kan termasuk bencana non alam pak, apakah bisa?,” tanya Rusli kepada Kepala Bulog, saat memimpin rapat bersama Forkopimda Gorontalo secara virtual, Senin (13/9/2021) di Aula Rudis Gubernur.
Menanggapi pertanyaan gubernur, Kepala Bulog Gorontalo Munafir Syamsudin menyampaikan sejak adanya pandemi covid-19 pemerintah pusat sudah menyediakan jatah per masing-masing kabupaten/kota. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri sampai saat ini yang ada di tiga gudang Bulog di Gorontalo berjumlah 1.125 ton. Dimana, sebagian besar adalah beras medium yang memang diperuntukan untuk bantuan sosial cadangan beras pemerintah, baik untuk covid-19 maupun bencana alam lain.
“Bisa pak gubernur jatah ini memang sudah dibagi. Khusus untuk provinsi ada stoknya 200 ton, untuk kabupaten kota masing-masing 100 ton dan itu berlangsung setiap tahun. Jadi intinya bahwa setiap tahunnya ada jatah cadangan pemerintah yang disimpan oleh Bulog . Contohnya berapa waktu lalu bupati Bone Bolango sudah mengambil jatahnya kurang lebih 14 ton, silahkan jika ada yang mau kabupaten kota lainnya,” ungkap Munafir.
Munafir menambahkan prosedur penyaluran beras milik pemerintah ini sangat mudah. Hanya membuat surat permohonan permintaan cadangan beras pemerintah dengan jumlah berapa yang di tandatangani oleh bupati/walikota, kemudian ditambahkan rincian masyarakat terdampak covid-19, selanjutnya diserahkan kepada Bulog.
“Jadi ini sudah sangat jelas, saya persilahkan bupati/walikota untuk meminta beras tersebut di Bulog untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Lakukan sesuai prosedur yang ada sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dan mohon juga pak Kajati dan pak Kapolda untuk mengawal ini agar sasaran dan jumlah itu jelas dan pasti,” pinta Rusli
Langkah penyaluran beras tersebut, menurut gubernur dua periode ini juga bisa menjadi solusi untuk merangsang masyarakat agar mau divaksin. Ia menyarankan masyarakat yang divaksin langsung mendapatkan beras usai divaksin.
“Seperti yang dilakukan pak Kapolda kemarin di Lapangan Taruna itu bagus, memberikan rangsangan berupa bantuan beras 5 Kg bagi yang sudah divaksin, ini walaupun tidak diundang mereka mau datang. Apalagi kita juga sedang berusaha menyeimbangkan cakupan vaksinasi I dan II. Jadi nanti masyarakat yang sebelumnya sudah di vaksin dosis I belum dapat bantuan beras dan ingin yah harus vaksin dosis II biar dapat,” tuturnya.
Rapat forkopimda diperluas ini juga mengevaluasi cakupan vaksinasi Kabupaten/Kota.
