PROSESNEWS.ID – Setelah mendapatkan penilaian buruk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kini Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, menjadi sorotan publik atas kinerjanya yang tidak maksimal.
Bahkan, dalam penanganan bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, Penjabat Gubernur Gorontalo hanya berada di luar daerah. Tak terlihat hingga saat ini, turun meninjau kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam.
Salah satu Aktivis Gorontalo Sandi Mobi menuturkan, Penjabat Gubernur Gorontalo lebih banyak keluar daerah dari pada mengurus daerah. Terinformasi juga, banyak agenda-agenda pemerintahan dalam daerah tak pernah dihadiri.
“Cukup miris juga dengan kondisi daerah saat ini. Seakan Gorontalo tidak memiliki penjabat Gubernur. Dan Pak Penjagub terkesan terlalu banyak pencitraannya, dibandingkan dengan kerjanya. Baliho, terlihat disetiap sudut jalan Kota Gorontalo, namun orangnya tak ada di Gorontalo,” bebernya.
Dijelaskan Mantan Presiden BEM STIMIK itu, Penjagub bukan politisi yang harus banyak melakukan pencitraan. Seharusnya, jabatan yang diemban saat ini dimanfaatkan untuk membenahi Gorontalo lebih baik lagi.
“Malah yang terlihat peduli terhadap bencana yang di alami masyarakat, hanya Bupati/Wali Kota, bahkan beberapa diantara ada mantan Bupati yang terlihat turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Jangan sampai, keberadaan Penjagub Gorontalo ini, malah menjadi musibah bagi Gorontalo,” tegasnya lagi.
Melihat kondisi saat ini, sangat perlu Kemendagri untuk mempertimbangkan perpanjangan masa jabatan Penjabat Gubernur Gorontalo. Apalagi, penilaian buruk itu dilakukan Kemendagri sendiri. Kalau hanya alasan, belum setahun menjabat, di daerah lain juga dilakukan penilaian yang sama. Bedanya, kinerja mereka bagus, dibandingkan penjabat Gubernur Gorontalo.
“Jangan beralibi jika belum lama menjabat. Didaerah lain juga belum lama menjabat, tapi mereka maksimal bekerja untuk daerah mereka. Penjagub ngakunya orang Gorontalo, tapi tidak bermanfaat untuk Gorontalo. Lebih baik bukan orang Gorontalo yang menjadi Penjagub, tapi maksimal bekerja. Contoh, penjabat Gubernur Prof Zidan, beliau bukan orang Gorontalo, tapi kerja-kerjanya terbukti dirasakan masyarakat,” ketusnya.
