PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Acara penyaluran ini berlangsung di halaman Gor Nani Wartabone pada Jumat (8/12/2023).
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Tomi Tjahja, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan ekstrim dengan mendegradasi masyarakat yang berada dalam kondisi tersebut.
Menurut Tomi, Pemerintah Kota Gorontalo menerima dana fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar 5.7 miliar Rupiah, yang langsung dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
Target penurunan angka kemiskinan ekstrim mencapai 0%, dan Tomi menekankan perlunya tindakan degradasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari 12 ribu data yang masuk di Dinas Sosial, hanya 1.250 Kepala Keluarga yang sesuai dengan verifikasi miskin ekstrim yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Dan tentu saja hal tersebut akan terus berlanjut,” jelas Tomi.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, sebelumnya menyampaikan dana yang disalurkan Pemerintah Pusat dikhususkan untuk kategori masyarakat yang masuk pada kriteria miskin ekstrim, dengan penghasilan di bawah 1.250.00,00 Rupiah per keluarga.
Meskipun angka kemiskinan ekstrim di Kota Gorontalo mencapai yang terendah di Provinsi Gorontalo, yakni 0.36%, Wali Kota menegaskan masih banyak tugas yang harus diupayakan untuk memastikan penanganan masalah ini.
Tomi menutup dengan menegaskan bahwa kegiatan penyaluran dana bukanlah kali pertama, tetapi kali ini difokuskan pada masyarakat miskin ekstrim.
Proses penyaluran melibatkan kantor pos untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran tanpa intervensi dari pihak manapun. Pemkot berkomitmen untuk terus berupaya agar bantuan tersebut memberikan dampak positif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim di Kota Gorontalo.
