PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, menyayangkan kondisi yang dialami perangkat desa dan honorer di Kabupaten Boalemo, yang sudah 3 bulan lamanya, belum juga menerima gaji.
Padahal, perangkat desa merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
Menurut Helmi, jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji hingga di 3 bulan, berarti ada kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah. Hingga mengorbankan hak-hak perangkat desa dan honorer di lingkup Pemda Boalemo.
“Saya menduga, ada ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah, yang menyebabkan tersendatnya pembayaran hak-hak aparat desa dan honorer. Padahal, mereka sudah bekerja melayani masyarakat, sebagaimana tugas dan tanggungjawab perangkat desa,” ujar politisi muda yang baru saja dilantik itu.
Lebih lanjut kata Helmi, seharusnya Pemda Boalemo sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari, terkait semua jenis pembayaran yang bersifat wajib. Khususnya, pembayaran gaji perangkat desa dan honorer.
“Persoalan keterlambatan gaji ini kan, merupakan masalah yang berulang dan belum ada solusinya. Ketika sudah dibayarkan 3 bulan, pasti daerah 3 bulan berikut berhutang lagi dalam pembayaran gaji. Ironisnya, begitu terus siklusnya, dan Pemda tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” bebernya.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, memerintahkan PJ Bupati Boalemo untuk melakukan evaluasi kepada OPD terkait, untuk segera melakukan pembayaran terhadap semua tunggakan gaji yang ada. Bila perlu, Minggu ini sudah dibayarkan semua.
“Pj Bupati Boalemo yang bertanggungjawab penuh, atas keterlambatan pembayaran gaji. Dan PJ Bupati memiliki hak untuk mengevaluasi OPD terkait, jika Kadisnya tak mampu, silahkan mundur. Begitu juga dengan PJ Bupati Boalemo, kalau tak mampu, mundur saja dari PJ Bupati,” tegasnya.
Dijelaskan Helmi, sistem pengelolaan keuangan Pemda Boalemo sangat amburadul, dan PJ Bupati Boalemo yang sudah dua kali berganti juga, tidak mampu menyelesaikan masalah ini.
“Jangan tanya di mana angka kemiskinan di Boalemo masih tinggi. Jangankan masyarakatnya, aparat desa yang memiliki gaji saja menjerit akibat keterlambatan gaji yang sampai 3 bulan. Coba, Pejabat di Boalemo tidak menerima gaji, selama 3 bulan, kira-kira kita bisa apa?,” tanya Helmi.
Seharusnya, kata Helmi, semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan bijak. Sebab, keterlambatan gaji perangkat desa dan honorer sampai dengan beberapa bulan, menjadi salah satu penyebab lumpuhnya pertumbuhan ekonomi di Boalemo.
