PROSESNEWS.ID – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melaporkan aset Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp1,9 triliun. Jumlah tersebut didapat dari total nilai perolehan aset tetap Rp4,7 triliun dikurangi akumulasi biaya penyusutan Rp2,7 triliun.
Kepala BKAD Sukril Gobel menjelaskan, 49 persen total aset pemprov ada di Dinas PUPRPKP dan Dinas Dikbud sebesar 20,61 persen. Aset tersebut dalam bentuk jalan, irigasi, gedung dan lainnya.
“Artinya dari total aset Pemprov Gorontalo itu kurang lebih 60 persen ada di dua dinas ini, yang lainnya tersebar di OPD,” Kata Sukril saat memberikan laporan saat Peluncuran Sensus Barang Milik Daerah di Hulondalo Ballroom, Senin (15/6/2026).
Lebih lanjut kata Sukril, Sensus BMD tahun 2026 menjadi penting sebab banyak OPD yang berubah nomenklatur dan mengalami perpindahan aset. Selain itu, tata kelola aset saat ini akan dibenahi dengan menggunakan aplikasi e-BMD dengan memanfaatkan kode batang atau qrcode.
“Transformasi digital ini memberikan lompatan efisiensi di mana output akhir dari penginputan langsung melahirkan qrcode untuk setiap barang milik pemerintah provinsi. Akan nampak foto fisik barang, lokasi koordinat keberadaan barang, spesifikasi aset, harga perolehan serta riwayat pemeliharaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menginstruksikan agar pengelolaan dan pelaporan aset harus terintegrasi di Portal Satu Data Gorontalo (PENTAGON). Hal itu dinilai penting agar publik tau sejauh mana pemanfaatan barang milik daerah.
“Daftar aset hasil sensus ini bisa dimasukkan ke PENTAGON. Semua aset kita masuk ke situ supaya semua orang bisa lihat dan bisa ditelusuri,” pinta Gusnar.
“Kalau sudah masuk di PENTAGON semua tahu bahwa Dinas UMKM ada lima mobil di PENTAGON akan terbaca ada di sini. Kalau lima lima bapak yang pegang bapak yang kena,” sambung Gusnar dengan nada bercanda.
Sensus BMD Pemprov Gorontalo rencananya akan digelar selama tiga bulan. Peluncuran sensus diikuti oleh 252 aparatur terdiri dari pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna dan pembantu, pengurus barang pengguna pada OPD, Biro, UPTD dan satuan pendidikan.
