PROSESNEWS.ID – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memimpin rapat koordinasi pemadanan data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Gorontalo. Rakor yang diikuti oleh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo digelar di Angelato Resto & Cafe, Kota Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
“Mayoritas permasalahan di Gorontalo kartunya belum diterima. Tetapi insyaallah kita paksakan minggu pertama di bulan Oktober semua selesai, kartu sudah bisa diterima oleh penerima manfaat,” ungkap Mensos Risma.
Khusus BPNT untuk kartu sembako yang mestinya sudah dicairkan sejak bulan Juli, tetapi hingga saat ini belum juga cair, pada rakor tersebut disepakati untuk disalurkan dalam bentuk tunai. Mensos menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden, bantuan sembako itu bisa diambil dalam bentuk uang/barang.
“Aturannya seperti itu. Kalau bantuan itu dirapel nanti Oktober, artinya mereka akan menerima lima bulan, sehingga tidak mungkin semuanya dalam bentuk sembako, bisa rusak makanan itu. Kita sudah bersepakat disaksikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI ibu Idah, anggota Komite III DPD RI ibu Rahmijati, dan pak Wagub Gorontalo, kita minta yang tiga bulan dari Juli hingga September itu dicairkan dalam bentuk uang,” jelas Risma.
Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi upaya pemadanan data yang dilakukan oleh Kemensos RI. Menurutnya, suksesnya program Kemensos dalam membantu keluarga penerima manfaat sangat tergantung pada keakuratan data.
“Sehingga itu harus sukses datanya, sukses penerimanya, dan sukses administrasinya. Saya melihat ibu Menteri sangat bertanggungjawab dengan data ini,” tutur Idris.
Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kemensos RI sebesar Rp694,3 juta. Selain bantuan ATENSI, Mensos Risma juga menyerahkan bantuan pengembangan usaha graduasi PKH dan BPNT. Sehari sebelumnya Mensos telah menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Gorontalo.
