PROSESNEWS.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Gorontalo menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap maraknya aktivitas pertambangan di Desa Bulangita dan Teratai, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kegiatan tambang tersebut dinilai telah mencemari lingkungan dan memicu genangan air di kawasan permukiman warga.

Berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan serta laporan dari masyarakat sekitar, aktivitas pertambangan yang berlangsung di dekat pemukiman telah mencemari aliran air dan memperburuk sistem drainase setempat. Kondisi ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air, bahkan berpotensi mengalami banjir apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

“Kami melihat langsung bagaimana limbah tambang ini mencemari lingkungan. Ini bukan hanya soal kerusakan alam, tapi juga soal keselamatan dan hak hidup warga. Tidak boleh ada tambang yang beroperasi di wilayah yang dekat dengan permukiman masyarakat,” tegas Ketua Umum KAMMI Wilayah Gorontalo, Rifaldi Halang.

Menanggapi kondisi tersebut, KAMMI Gorontalo mendorong adanya penertiban terhadap seluruh aktivitas tambang yang berada di sekitar permukiman. Mereka menuntut agar pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, bertindak tegas terhadap aktivitas yang membahayakan warga. Rifaldi menekankan, eksploitasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan keselamatan masyarakat.

“Kami mendesak Polda Gorontalo untuk segera mengambil langkah hukum dan menghentikan operasi tambang-tambang yang berada di wilayah perkampungan. Jika memang harus ada kegiatan pertambangan, silakan dilakukan jauh dari kawasan warga atau diarahkan ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sesuai dengan aturan,” tambah Rifaldi.

KAMMI Gorontalo juga mengajak masyarakat untuk aktif menyuarakan kepedulian terhadap isu lingkungan ini, serta terus mengawal proses penertiban tambang demi menjaga keberlangsungan hidup yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

The post KAMMI Gorontalo Soroti Aktivitas Tambang di Pohuwato yang Cemari Lingkungan dan Ancam Permukiman appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, OPINI – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Kapolsek Marisa, Iptu Ribu Andri Ansyari, terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Hulawa, Pohuwato, menjadi sorotan publik. Namun, di balik fokus pada dugaan pemerasan, ada isu yang lebih besar dan mendesak yang tampaknya terabaikan yaitu aktivitas PETI itu sendiri.

Polres Pohuwato, melalui Kapolres AKBP Winarno, telah menyatakan bahwa tidak ada bukti pemerasan dalam kasus ini.

Kapolres mengatakan bahwa tim Gabungan telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan interogasi terhadap sejumlah pelaku usaha PETI yang tercatat, dengan hasil menyatakan anggotanya itu tidak melakukan pemerasan.

Namun, pernyataan ini hanya menyentuh satu aspek dari permasalahan yang kompleks. Masyarakat kini bertanya-tanya, mengapa fokus hanya pada dugaan pemerasan, sementara aktivitas PETI dari pelaku PETI yang sudah diperiksa yang jelas-jelas melanggar hukum dan merusak lingkungan seolah luput dari perhatian?

Dampak PETI yang Mengkhawatirkan

Aktivitas PETI tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Hutan-hutan gundul, sungai-sungai tercemar, pasokan air PDAM di Pohuwato juga terganggu akibat PETI, dan kerusakan ekosistem lainnya adalah konsekuensi nyata dari aktivitas ilegal ini. Namun, ironisnya, penegakan hukum terhadap pelaku PETI terkesan lemah dan tidak tegas.

Publik kini menuntut jawaban. Apakah ada upaya melindungi pelaku PETI? Apakah ada praktik ilegal lain yang tidak tersentuh? Atau, apakah Polres Pohuwato memang tidak memiliki kapasitas untuk menangani masalah PETI secara serius?

Kasus ini menjadi momentum penting bagi Polda Gorontalo untuk mengambil alih kasus ini, untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. Tidak hanya fokus pada satu aspek kejahatan, tetapi juga harus bertindak tegas terhadap semua bentuk pelanggaran hukum, termasuk aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan masa depan daerah Kabupaten Pohuwato.

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebab, keberlangsungan PETI di Pohuwato yang terjadi sejak beberapa Tahun terakhir, belum ada satu pun pelaku PETI yang ditetapkan tersangka, sementara di PETI di Kabupaten Boalemo, yang bisa dibilang baru terjadi beberapa bulan terakhir, sudah ada beberapa orang yang dijadikan tersangka.

Oleh karena itu, Polda Gorontalo diminta harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait kasus ini. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini hanya formаlitas untuk meredam amarah publik, sementara aktivitas PETI tetap berjalan seperti biasa.

Kasus di Pohuwato ini bukan hanya tentang dugaan pemerasan seorang oknum polisi. Ini adalah tentang penegakan hukum yang lemah terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan masa depan daerah ini. Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan hanya janji-janji manis yang tak kunjung terealisasi.

The post Pelaku Perusak Lingkungan Mengaku Diperas, Aktivitas Tambang Ilegal Terus Beroperasi, Polisi Kemana? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kasus malaria di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato mencatat sebanyak 1.541 kasus malaria dari tahun 2023 hingga Februari 2025. Kecamatan Marisa menjadi wilayah dengan jumlah pasien malaria tertinggi, mencapai 315 kasus, diikuti oleh Kecamatan Buntulia dengan 289 kasus, dan Kecamatan Taluditi sebanyak 264 kasus.

Menurut Inang Toma S.T.Keb, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato, pasien malaria didominasi oleh orang dewasa, terutama penambang.

Namun, tidak sedikit juga anak-anak dan perempuan yang merupakan keluarga dari para penambang yang turut terpapar penyakit ini.

“Anak-anak ini ikut orangtuanya di lokasi tambang. Begitu juga perempuan yang merupakan istri dari penambang,” ujar Inang.

Dua kasus kematian akibat malaria juga dilaporkan di Kecamatan Dengilo dan Marisa. Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato telah berupaya memberikan penanganan medis kepada para pasien dengan memberikan obat Dihydroartemisinin dan primaquine selama tiga hari.

“Kami sempat kesulitan mendapatkan obatnya karena banyaknya kasus Malaria, tapi kami sudah atasi,” katanya.

Meningkatnya kasus malaria ini mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato untuk menetapkan status darurat malaria. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan perhatian dan penanganan terhadap masalah kesehatan yang semakin serius ini.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam upaya menanggulangi bencana non-alam ini dengan cepat dan efektif.

The post Sudah ada Korban Jiwa, Penyakit Malaria Hantui Warga Penambang Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Puluhan sopir truk melakukan aksi protes di depan Mapolda Gorontalo pada Selasa (04/06/2024), menuntut klarifikasi dari Kapolda terkait dugaan keterlibatan anggota dalam penerimaan upeti dari tambang Pohuwato.

Dalam aksi tersebut, Taufik Buhungo sebagai orator menyampaikan, kesulitan para sopir truk dalam mendapatkan pasokan solar dari Pertamina disebabkan oleh adanya dugaan anggota yang terlibat langsung dalam pengalihan solar ke tambang Pohuwato.

“Saat ini, para sopir truk terdampak karena diduga solar-solar ini dialihkan ke tambang Pohuwato dengan keterlibatan anggota kepolisian,” ujar Taufik.

Selain menuntut klarifikasi secara langsung dari Kapolda terkait dugaan penerimaan upeti, Taufik juga mengingatkan, nama Kapolda telah tersebar luas di masyarakat Pohuwato sebagai penerima upeti dari tambang tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.

Tak hanya itu, dalam aksi tersebut, Taufik juga mengungkapkan keprihatinan terhadap proses hukum terkait penangkapan 50 Kg emas ilegal di Bandara Djalaludin yang hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas.

“Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut terkait penangkapan emas ilegal tersebut. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa sistem hukum saat ini tidak adil,” ungkap Taufik.

Aksi protes ini menyoroti tidak hanya dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam praktik penerimaan upeti, tetapi juga kelambanan dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus ilegal yang melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan atau koneksi.

Reporter: Pian N. Peda

The post Diduga Terima Upeti dari Tambang Pohuwato, Puluhan Massa Tuntut Kapolda Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato pada hari Kamis, (21/9/2023) lalu, terkait perizinan tambang PT. PETS telah menyebabkan pembakaran Kantor Bupati Pohuwato.

Demonstrasi ini menjadi sorotan nasional dan telah memunculkan pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan, yang menyampaikan penjelasan tentang akar permasalahan yang tengah berkecamuk di daerah tersebut.

Menurut Adhan, dua isu kunci yang menjadi pemicu permasalahan ini adalah:

Pertama, perizinan pertambangan: Salah satu isu utama yang memicu ketegangan di Kabupaten Pohuwato adalah pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh mantan Gubernur Gorontalo pada tahun 2015 kepada PT. PETS.

Menurut Adhan, dalam peraturan tertulis, jika sebuah pertambangan di daerah tidak melakukan produksi dalam kurun waktu 10 tahun, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan izin tersebut kepada pihak lain. Namun, dalam kasus Gunung Pani Pohuwato, izin tersebut dialihkan ke PT. PETS hanya setelah 6 tahun, sehingga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

“Menurut peraturan, jika sebuah pertambangan di daerah tidak melakukan produksi kurun waktu 10 tahun, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan izin tersebut kepada pihak lain. Namun, hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Gunung Pani Pohuwato, di mana izin tersebut dialihkan ke PT.PETS hanya setelah 6 tahun,” ujar Adhan.

Kedua, perpecahan dalam koperasi: Isu kedua adalah perpecahan dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani. KUD Dharma Tani awalnya memperoleh izin usaha pada tahun 2009, dan pada tahun 2015, izin tersebut dialihkan dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur kepada PT. PETS. Selama enam tahun, KUD Dharma Tani memegang izin tersebut dan masih tersisa empat tahun lagi. Namun, pada tahun 2015, IUP dialihkan ke PT. PETS dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 351, yang juga menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat.

Adhan juga mengungkapkan, Mahkamah Agung telah membatalkan semua IUP yang dialihkan oleh mantan Gubernur Gorontalo ke PT. PETS pada tahun 2017, namun keputusan ini tidak dihormati oleh pemerintah Pohuwato.

“Ini adalah akar konflik di Pohuwato,” kata Adhan.

Untuk mengatasi masalah ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Pohuwato, mantan Bupati Pohuwato, ketua KUD Dharma Tani, ketua DPRD Pohuwato, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Gorontalo, seperti Biro Hukum, ESDM, Kehutanan, Koperasi, dan Kanwil Hukum dan HAM.

RDP ini diharapkan akan menjadi langkah awal menuju penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Pohuwato.

Reporter: Fajrin Husin

The post Adhan Ungkapkan Fakta Permasalahan Pertambangan di Kabupaten Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Makassar — Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A. menjadi salah satu pembicara utama pada Seminar Nasional dan Festival Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada Senin (2/20/2023).

Dalam seminar tersebut, Funco memaparkan mengenai konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

“Sejarah pengelolaan emas di Gorontalo termasuk Pohuwato terbagi dalam lima periode. Periode pertama adalah periode VOC yang ditandai dengan perjanjian tahun 1677 oleh Gubernur VOC Maluku dan Gorontalo. Periode kedua terjadi pada tahun 1800 an dengan pengelolaan Pemerintah Hindia Belanda, periode ketiga adalah ketika Teluk Tomini dan Perairan Utara Gorontalo menjadi lokasi penyelundupan dan pembajakan oleh bajak laut karena monopoli Belanda dan masuknya pedagang Cina ke Gorontalo untuk berbisnis emas pada tahun 1800-1900 an,” paparnya.

Periode keempat terjadi pada periode tahun 1900 sampai dengan tahun 2000 pasca Belanda, masyarakat mulai menambang secara mandiri dan mulai menginisiasi pendirian koperasi. Periode kelima terjadi pada tahun 2010 dan berlangsung sampai saat ini di mana pengelolaan emas dilakukan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan koperasi

“Konflik pengelolaan sumber daya alam di Pohuwato menjadi konflik terbesar kedua di Teluk Tomini setelah konflik Poso akibat tafsir dan metode yang keliru dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

“Lebih dari 500 tahun pengalaman penambangan Gorontalo menghasilkan generasi penambang hingga tersusun memori kolektif tambang yang mengakar. Harus diakui, suku Gorontalo adalah suku terbanyak di Indonesia yang memiliki sumber daya manusia di sektor tambang. Ke depan, para penambang harus dinaungi oleh kelembagaan untuk dapat meningkatkan kapasitas keahlian menambang yang ramah lingkungan serta penguatan literasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam rangka merawat harmoni, UNG telah berupaya dengan menginisiasi beberapa agenda untuk memperkuat ketahanan sosial di Kabupaten Pohuwato yang juga masuk dalam Kawasan Teluk Tomini.

“Pada agenda kelembagaan kami menginisiasi pembentukan Asosiasi Desa Pesisir Teluk Tomini dan Forum Desa Pecinta Damai bersama Kementrian Desa, BPIP dan BNPT. Untuk agenda kemitraan, UNG juga telah menginisiasi Akademi Kerukunan dan KKN Kolaborasi Tematik Pengembangan Teluk Tomini dan UGM. Untuk implementasi UNG telah menginisiasi pembentukan Desa Pancasila Banuroja dan program MBKM Momongu Kambungu,” jelasnya.

The post Funco Tanipu Menyebut Ketahanan Sosial Kunci Penanganan Konflik Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato pada Kamis, 21 September 2023 kemarin menjadi konflik terbesar kedua di Kawasan Teluk Tomini setelah Konflik Poso.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A.

Menurutnya, agenda jangka pendek dan jangka panjang harus segera dirumuskan untuk dapat meredam konflik horizontal.

“Pertama, bahwa Pohuwato adalah miniatur Indonesia karena ada multi etnis dan agama, sehingga peristiwa ini jangan sampai akan memicu konflik yang lebih besar hingga melebar menjadi konflik etnis dan agama. Tanda-tanda itu sudah terlihat sejak peristiwa barusan.” ungkapnya.

Ia berpendapat bahwa potensi sumber daya alam di Pohuwato harusnya menjadi anugerah dan karunia dariNya untuk kemaslahatan rakyat, jangan malah sebaliknya, kekayaan alam malahan menjadi akar persoalan hingga berakhir musibah.

“Diperlukan model tata kelola konflik yang menjadi rumusan komprehensif untuk dijadikan solusi jangka pendek bagi pengelolaan sumber daya alam Pohuwato. Model tata kelola konflik tersebut harus menjadi basis perencanaan pembangunan Pohuwato yang diinternalisasikan ke dalam dokumen induk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang akan disusun ke depan, termasuk dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Hal ini juga mesti menjadi basis perencanaan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang lain, apalagi saat ini semua daerah sedang menyusun draft Teknokratik RPJMD,” jelasnya.

Selain pentingnya perumusan model tata kelola konflik, pengelolaan sumber daya alam jangan sampai tidak berbasis keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, perlu perencanaan yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

“Dari dua model tersebut, hal yang penting adalah masyarakat harus menjadi subyek dari pengelolaan sumber daya alam sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai pengelolaan sumber daya alam bukan saja menghilangkan partisipasi masyarakat, tapi menjadikan masyarakat sebagai korban,” ujar Funco.

Ia menambahkan, dalam membangun partisipasi rakyat, perlunya penataan kelembagaan desa dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang berada di lingkar tambang bisa terlibat aktif menjadi pihak dari perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya penambang. Perlu didorong secara aktif untuk mulai menginisiasi BUMDES Tambang termasuk Koperasi.

Hal ini sangat penting karena pekerja tambang membutuhkan kelembagaan yang menaunginya, dengan itu mereka bisa mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, apalagi pekerjaan mereka memiliki resiko tinggi. Termasuk layanan kesehatan dan pendidikan serta akses ekonomi bagi mereka dan keluarganya.

Selama ini, menurut Funco, jarang dipikirkan kelembagaan modern bagi para penambang. Sehingga para penambang bisa terdata dengan baik, bisa terfasilitasi kehidupannya dengan maksimal. Juga bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pertambangan, utamanya bagaimana menambang dengan cara yang ramah lingkungan.

The post Funco Tanipu Beri Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pohuwato, Konflik Terbesar Kedua Setelah Poso appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato, KH. Abdullah Aniq Nawawi mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi terkini di Pohuwato, terutama setelah aksi unjuk rasa yang berujung pada pembakaran kantor bupati, Kamis kemarin (21/9/23).

Dalam pernyataannya pada Jumat (22/9/23), Aniq Nawawi menyoroti beberapa poin penting sebagai panduan untuk mengatasi situasi yang tengah berlangsung.

Pertama, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperpanjang tindakan kekerasan yang terjadi, tanpa memandang dari pihak mana kekerasan tersebut berasal.

Kedua, dalam upaya mencapai penyelesaian, pondok pesantren mendorong semua pihak untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan mencari solusi terkait masalah tambang. Mereka menekankan pentingnya memastikan masyarakat penambang Pohuwato memperoleh hak-hak mereka dan diberikan afirmasi serta fasilitasi yang pantas.

Selanjutnya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato mengingatkan, tugas utama pemerintah adalah memastikan kemaslahatan masyarakat luas, sejalan dengan prinsip-prinsip fikih. Masyarakat juga diharapkan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Pohuwato demi kebaikan bersama.

Dalam pernyataan ini, pondok pesantren mendorong semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mereda dan menjaga ketenangan. Pemerintah diharapkan segera mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik agar kepentingan investasi tidak mengorbankan masyarakat umum.

Selanjutnya, pondok pesantren mengajak semua organisasi masyarakat Islam setempat, terutama dari Nahdlatul Ulama, untuk menjalankan fungsi mas’uliyyah ijtima’iyyah (tugas sosial-kemasyarakatan) dalam menjembatani komunikasi dan pemberdayaan antara masyarakat dengan pihak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato juga mengimbau seluruh kader mereka untuk aktif dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung aspirasi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka.

Terakhir, pondok pesantren mendesak diadakannya mediasi oleh lembaga netral untuk menjaga kondusifitas daerah.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian masalah secara konstruktif di tengah kondisi saat ini.

Semua pihak diharapkan dapat bersatu demi kepentingan bersama dan kedamaian Pohuwato serta Gorontalo pada umumnya.

The post KH. Aniq Nawawi Mendorong Solusi Damai di Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, POHUWATO — Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Angesta Romanol Yoyol, memberikan pernyataan resmi terkait aksi unjuk rasa yang berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato, Kamis (21/9/23).

Dalam pernyataannya, Kapolda Angesta menegaskan, dalam demo ini pihak kepolisian berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan protokol dan mengawal jalannya aksi demonstrasi.

Meskipun demikian, nyatanya dalam aksi tersebut terjadi tindakan memaksa, perusakan, dan pembakaran oleh masa aksi terhadap aset negara hingga tempat-tempat yang semestinya harus dijaga.

Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, Kapolda Angesta mengatakan, pihaknya terpaksa harus melakukan upaya pendorongan secara tegas, dan semua tindakan ini dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban.

“Masa aksi ini adalah warga negara kita yang sedang menyampaikan aspirasinya, dan tugas kita adalah untuk mengamankannya selama mereka berada dalam batasan aturan hukum yang berlaku. Namun, jika tindakan mereka melampaui batas, merusak fasilitas umum, terlebih lagi merusak aset negara dan membakarnya, maka kami akan mengambil tindakan tegas dan terukur,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, kata Kapolda, pihaknya akan menangkap semua yang terlibat tindakan anarkis dalam demo ini dan menindaknya sesuai proses hukum yang berlaku.

Sementara itu, dari pihak kepolisian, menurut laporan sementara, setidaknya ada 7 orang yang mengalami luka-luka, dengan 1 orang mengalami patah tulang rusuk.

“Laporan sementara 7 orang luka, 1 orang patah. Itu dari pihak kepolisian, kami belum tahu kalau dari masa aksi,” beber Kapolda Angesta.

Untuk mengatasi situasi ini, akan ada penambahan anggota dari Polda Gorontalo yang akan berada di Pohuwato hingga kondisi kembali membaik.

*Terus pantau perkembangan berita ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai aksi unjuk rasa di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

The post Polda Gorontalo Siapkan Tambahan Anggota untuk Kendalikan Demo appeared first on Prosesnews.id.

Tim Basarnas Gorontalo saat melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun longsor.

PROSESNEWS.ID – Sebanyak Empat warga dilaporkan tertimbun di dalam tanah longsor di lokasi tambang emas di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kamis, (13/4/2023).

Menindaklanjuti laporan masyarakat setempat, Tim Siaga Komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo segera melakukan koordinasi dengan Pos SAR Pohuwato.

Tim Rescue Pos SAR Marisa kemudian diterjunkan ke lokasi dengan mengendarai truck personil dan membawa peralatan pendukung lainnya.

Setelah melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar, Tim Rescue Pos SAR Marisa melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Namun, hasil pencarian masih nihil hingga pukul 23.00 Wita.

Tidak menyerah, pada pukul 01.00 Wita, Tim SAR gabungan melanjutkan penyisiran terhadap korban yang terhimpit material longsoran secara manual.

Pada pukul 01.20 Wita, Tim SAR berhasil menemukan korban pertama yang berhasil dievakuasi dengan cedera tungkai kiri bagian atas. Korban kedua berhasil dievakuasi dengan luka di lengan kiri bagian atas. Namun sayangnya, korban ketiga dan keempat yang bernama Anti (42 thn) dan Ronal (32 thn) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Keempat korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RS Bumi Panua Pohuwato. Setelah keempat korban dievakuasi, Tim SAR Gabungan melaksanakan debriefing dan ops SAR diusulkan ditutup.

Adapun tim gabungan yang terlibat dalam evakuasi diantaranya adalah 7 orang Tim Rescue Pos SAR Marisa, 2 orang dari BPBD Pohuwato, 2 orang dari Polres Pohuwato, dan 2 orang dari TNI AD. Selain itu, ada juga masyarakat dan keluarga korban yang turut terlibat dalam aksi pencarian korban.

Sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, pihak berwenang diharapkan dapat melakukan evaluasi dan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Laporan : Humas Basarnas/Prosesnews.id

The post Tambang Ilegal Pohuwato Menelan Korban, 4 Orang Dikabarkan Tertimbun, 2 Diantaranya Meninggal Dunia appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWSM.ID, Marisa – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento menyebut bahwa surat edaran (SE) terkait penertiban wilayah pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato baru wacana.

Hal itu disampaikan Beni Nento, usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato, di ruang rapat DPRD, Senin, (09/01/2023)

“Jadi kaitan dengan surat edarannya pak Bupati itu baru wacana. Pak Bupati menyampaikan langsung kepada kami komisi III, bahwa beliau belum mengeluarkan surat edaran, karena beliau masih mempertimbangkan,” kata Beni, didampingi Sekda Pohuwato saat diwawancari.

Lebih lanjut kata Beni, nantinya Bupati Pohuwato akan duduk bersama lagi dengan Forkopimda bersama Komisi III dan bahkan dengan para perwakilan penambang itu sendiri.

The post DPRD Pohuwato Kembali Tegaskan, SE Penertiban Tambang Masih Sebatas Wacana appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, Pohuwato – Surat Edaran (SE) Bupati Pohuwato, terkait penertiban diwilayah pertambangan Kabupaten Pohuwato disebut baru sekedar wacana.

Itu sebagaimana dikatakan langsung Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Beni Nento, usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato, di ruang rapat DPRD, Senin, (09/01)

“Jadi kaitan dengan surat edarannya pak Bupati itu baru wacana. Pak Bupati menyampaikan langsung kepada kami komisi III, bahwa beliau belum mengeluarkan surat edaran, karena beliau masih mempertimbangkan,” kata Beni, didampingi Sekda Pohuwato saat diwawancari.

Lebih lanjut kata Beni, nantinya Bupati Pohuwato akan duduk bersama lagi dengan Forkopimda bersama Komisi III dan bahkan dengan para perwakilan penambang itu sendiri.

“Jadi kalau belum ada edarannya, para penambang masih bisa melakukan aktivitas,” jelas Beni.

Seperti diketahui, RDP Komisi III DPRD Pohuwato bersama Pemda Pohuwato yang mengundang APRI dan perwakilan Penambang tersebut, membahas terkait WPR dan IPR serta menyangkut Surat Edaran Bupati.

The post SE Bupati Pohuwato Soal Penertiban Tambang, DPRD: Itu Baru Wacana appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepolisian Resort (Polres) Pohuwato berhasil mengamankan mobil Indah Logistik Cargo, yqng di duga mengangkut BBM Sebanyak 22 galon jenis Solar yang nantinya akan dikirim ke lokasi tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato.

Informasi yang berhasil di himpun oleh awak media, bahwa Solar tersebut berasal dari wilayah Makassar dan Sulawesi Tengah yang akan dikirim ke lokasi tambang yang ada di Pohuwato, dugaan kuat solar-solar ini digunakan untuk sejumlah alat berat yang beraktifitas di wilayah tambang Pohuwato.

Namun upaya penyelundupan ini berhasil di ketahui oleh pihak kepolisian Polres Pohuwato, di saat sedang melakukan operasi di wilayah Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio.

Dimana saat itu solar-solar ini sementara dipindahkan dari mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi B 9013 CXT, ke dalam mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DD 8690 RV. Mengetahui hal ini polisi pun segera melakukan penyitaan terhadap dua mobil tersebut serta 22 galon solar yang ada di dalamnya.

Selain itu kepolisian pohuwato juga kemudian menahan pelaku yang berinisial T alias Tata, warga asal Jawa, namun berdomisili di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, dan dirinya adalah karyawan dari Indah logistik Cargo.

Saat di Konfirmasi oleh awak media KBO Reskrim Pohuwato, Ipda Yoftan Robert Frans mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses penyelidikan kasus penyelundupan solar tersebut.

“Pelaku mengaku, tidak mempunyai langganan tertentu, kalau ada yang mau beli dia jual, di jual ke orang tambang yang mau beli, seperti itu pengakuannya,” tutur Yoftan.

Ipda Yoftan menambahkan, bahwa pelaku dijerat pidana UU no 22 thn 2001 pasal 53 huruf b dan c dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda 40 milliar.

Reporter: Riswan Husain

The post Penyeludupan Solar Gagal Masuk Tambang Ilegal Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Warga Penambang bernama Suharto Towalu yang hilang sejak 21 Agustus 2021, di lokasi pertambangan emas Longgi, Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, telah ditemukan.

Laporan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pohuwato, menyebutkan, korban ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal Dunia, pada Rabu, (01/09/2021).

“Iya kemarin, ditemukan warga jam 1 siang, lokasi penemuan tidak jauh dari tempat kejadian,”kata Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Pohuwato, Iswan Gau, Kamis, (02/08/2021).

Iswan mengatakan, saat itu pula korban langsung dievakuasi. Selanjutnya, dibawa ke Puskesmas terdekat.

“Tiba di puskesmas, pihak keluarga sempat meminta melihat korban, guna memastikan apa benar bahwa itu keluarga mereka yang hilang. Setelah dibuka setengah kepalanya, ternyata benar itu keluarga mereka,”kata Iswan.

Lebih lanjut kata Iswan, kemudian jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan.

“Korban dimakamkan pada Kamis tadi 02 September 2021 di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi,”pungkasnya.

Reporter : Iskandar Badu

The post Warga Hilang di Tambang Pohuwato Telah Ditemukan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Warga Penambang bernama Suharto Towalu yang hilang di Lokasi Pertambangan emas Longgi, di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, masih belum juga ditemukan.

Setelah berusaha melalukan pencarian selama tuju hari, tim gabungan dari BPBD, Basarnas, Tagana, Pramuli, yang dibantu TNI/Polri, menghentikan sementara operasi pencarian Korban. Sabtu, (28/08/2021).

“Iya dihentikan sementara. Karena dalam standar operasional (SOP) SAR, jika dalam 7 hari korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan,” kata Kepala Seksi kesiapsiagaan BPBD Pohuwato, Iswan Gau, saat diwawancarai Prosesnews.id,  Sabtu, (28/08/2021).

Sementara itu lanjut Iswan, untuk Operasi perpanjangan pencarian, masih menunggu petunjuk selanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Basarnas Gorontalo, I Made Junetra, mengatakan, korban dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2021. Diduga, korban hilang terbawa arus sungai saat menambang.

Reporter : Iskandar Badu

The post Pencarian Korban Hilang di Tambang Pohuwato Dihentikan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Tambang emas di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kembali memakan korban. Kali ini, sebanyak 4 orang penambang tewas di lokasi tambang Botudulanga, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia.

Belum diketahui pasti kronologis peristiwa yang menewaskan 4 orang warga tersebut. Diduga, keempatnya tertimpa tanah longsor saat beraktivitas.

Informasi dperoleh, 3 orang korban merupakan warga asal Pohuwato. Sedangkan yang satunya lagi berasal dari Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Kapolres Pohuwato,  AKBP, Joko Sulistiono, membenarkan peristiwa nahas tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan secara detail seperti apa kronologis kejadian.

“Iya, saat ini personel kami masih mengecek di lapangan. Saya infokan nanti,”kata Kapolres Pohuwato saat dikonfirmasi awak media, Rabu, (18/08/2021).

Reporter : Iskandar Badu

The post Lagi, 4 Warga Tewas di Tambang Emas Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Puluhan orang Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Labrak, mendatangi Kantor DPRD Pohuwato, menyampaikan beberapa tuntutan mereka, Senin, (12/07/2021).

Diantaranya, proses Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di lokasi tambang emas Alamotu, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia. Mereka mendesak, agar hal tersebut segera direalisasikan.

Selain itu, massa aksi yang dipimpin oleh pendiri LSM Labrak Soni Samoe ini juga, meminta keseriusan dan sikap tegas pemerintah terhadap pemberantasan premanisme di wilayah pertambangan.

Di mana, Soni Samoe pimpinan massa aksi tersebut, menjadi salah satu korban dari aksi premanisme yang terjadi di lokasi tambang Alamotu, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, beberapa hari lalu.

“Kami meminta keseriusan pemerintah terkait realisasi WPR, dan pula sikap tegas untuk memberantas aksi premanisme,” tegas Orator Soni samoe.

Berikut sejumlah aspirasi yang disuarakan LSM Labrak :

1. Mendesak Bupati Pohuwato untuk mempercepat realisasi WPR.
2. Mendesak Forkompinda melakukan langkah-langkah pemberantasan tindakan premanisme diseluruh area tambang yang ada di Pohuwato.
3. Menuntut Kapolres Pohuwato untuk menegakkan aturan hukum dengan seadil-adilnya demi wibawa Negara dan institusi kepolisian.
4. Mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sikap tegas Ketua DPRD dan Anggota DPRD terhadap aktivitas kerusakan lingkungan akibat ilegal maining.
5. meminta kepada Kapolda Gorontalo untuk mencopot Kapolres Pohuwato jika tidak tegas dalam penegakan hukum di Kabupaten Pohuwato.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Idris Kadji, angkat bicara. Ia akan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk tim gabungan, atau tim khusus dalam percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), di Kabupaten Pohuwato.

Politisi partai PKB itu menyatakan, pihaknya akan menyeriusi tuntutan masyarakat, tak terkecuali terkait pengurusan WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Pohuwato.

“Kami ingin Pemda dalam hal ini Bupati Pohuwato, agar membentuk Tim gabungan dalam pengurusan WPR dan IPR, dan melibatkan tokoh masyarakat, aktivis LSM, Pemerintah dan DPRD,” kata Idris di hadapan massa Aksi.

Idris menambahkan, sebagaimana tim khusus tadi, merupakan penanggungjawab mengurus pertambangan yang saat ini banyak menuai kontroversi.

“Kami di komisi III sudah menghubungi Kementerian cuman masih di tolak karena adanya pandemi saat ini dan belum menerima yang dari luar Daerah,”ujarnya.

“Saat menghubungi Staf Gubernur, permohonan tersebut sudah dikirim ke kementerian, namun hal ini masih belum kami cek secara langsung karena masih pandemi Covid-19,”pungkasnya.

Reporter : Iskandar Badu

The post Wakil Ketua DPRD Pohuwato Jawab Tuntutan Demonstran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Salah seorang Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Soni Samoe, mendatangi Kantor Polres Pohuwato, melaporkan perkara penganiayaan yang dialaminya di lokasi pertambangan Alamotu, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, pada Kamis, (08/07/2021).

Pendiri LSM Labrak Pohuwato itu, mengaku mendapat perlakukan premanisme dari sejumlah orang, saat sedang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pohuwato, meninjau pipa PDAM yang tidak jauh dari lokasi pertambangan.

“Menurut saya insiden ini sangat memalukan kami. Saya sendiri dan sahabat saya aktifis LSM Pohuwato Watch, di depan Forkopimda Pohuwato kami dikeroyok, dipukuli, dan diseret,” kata Soni, usai menjalani BAP di SPKT Polres Pohuwato, Jumat, (09/07/2021).

Menurutnya, tindakan premanisme tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia berharap, pihak Polres Pohuwato, dapat menindaklanjuti perkara yang ia laporkan, agar tidak terulang lagi.

“Dengan laporan ini juga kami meminta, agar kemudian, bagaimana teman-teman Forkopimda, ikut merumuskan untuk bagaimana menertibkan persoalan premanisme di tambang Alamotu,”harapnya.

“Kerana ini juga sebagai bentuk pelecehan terhadap Pemerintah Daerah dan Aparat Hukum di Kabupaten Pohuwato. Maka kami melaporkan ini, menginginkan, agar hukum di Kabupaten Pohuwato ditegakan secara adil,”cetusnya.

Dikonfirmasi Prosesnews.id, Kapolres Pohuwato, AKBP Joko Sulistiyono, SH., S.Ik., MH, membenarkan adanya laporan perkara penganiayaan tersebut. Ia menegaskan, akan menegakan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kemarin memang ada kericuhan, emosi warga mengarah ke si Soni dan rekannya, kebetulan kita Forkopimda lewat di lokasi, kita amankan situasinya, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,”ungkap Kapolres, Jumat, (09/07/2021).

Kapolres menjelaskan, berdasarkan informasi diperoleh pihaknya, kemarahan massa terjadi ini, lantaran pelapor Soni dan rekannya, sering melakukan unjuk rasa dan mengupload berita-berita terkait pertambangan di Pohuwato. Sehingga kemudian menimbulkan ketersinggungan.

“Kami akan melihat perkara ini secara objektif. Untuk laporannya, kita sudah terima dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” pungkas Kapolres Pohuwato. (PR)

The post Diamuk Massa Penambang, LSM Ini Melapor ke Polres Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, menyampaikan turut berduka cita mendalam, atas meninggalnya salah seorang warga penambang, usai tertimpa musibah di lokasi Pertambangan Dusun Botudulanga, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, belum lama ini, Rabu, (07/07/2021).

“Kami Pemerintah Daerah sangat prihatin dengan adanya kejadian di tambang tersebut,” tutur Wabup Suharsi, saat diwawancarai Prosesnews.id usai melantik penjabat Sekda Pohuwato di Gedung Panua Kantor Bupati Pohuwato, Kamis, (08/07/2021).

Suharsi mengatakan, kejadian ini mendapat atensi dan perhatian serius, khususnya oleh Bupati pohuwato Saipul Mbuinga. Sebagai respon, Bupati Pohuwato bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pohuwato, turun dan memantau secara langsung lokasi peristiwa.

“Makanya, hari ini Pak Bupati tidak hadir melantik Penjabat Sekda yang baru. Karena sudah ada kesepakatan bersama Forkopimda, turun langsung untuk memantau situasi yang ada di sana. Juga untuk melihat Pipa yang sudah putus di lokasi tersebut,”kata Suharsi.

Lebih lanjut kata Srikandi asal wilayah Barat Pohuwato itu, bahwa Pemkab Pohuwato, hingga saat ini terus berupaya untuk mewujudkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang akan dikelola secara manual oleh rakyat itu sendiri.

“Dan sekarang ini sudah bergelinding di Provinsi, dan Pemerintah Provinsi yang akan memperjuangkan langsung ke pusat,”ujarnya.

Sebelumnya, dilaporkan sekitar 4 orang warga pernambang lokal, tertimbun tanah longsor di kawasan pertambangan Botudulanga tersebut. Satu diantaranya, bernama Kisman Djafar (34) meninggal Dunia usai mendapatkan perawatan medis.

Kapolres Pohuwato, AKBP Joko Sulistiono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti peristiwa tersebut.

“Akan ditindaklanjuti, sudah dilakukan olah TKP, dan pemeriksaan saksi-saksi,”tandas Kapolres Pohuwato.

Reporter : Iskandar Badu

The post Tambang Pohuwato Menelan Korban, Suharsi : Pemerintah Sangat Prihatin appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhamad Wiayus, kembali di minta untuk bertindak tegas, terhadap sekelompok orang yang melakukan penyerangan Polsek Popayato Barat hingga berujung pada penganiayaan Kapolsek.

Menurut Aktivis Gorontalo Paris Djafar, tindakan premanisme itu, merupakan penghinaan bagi institusi Kepolisian. Ironisnya, pelaku penyerangan dan pemukulan terhadap Kapolsek, sudah di tetapkan tersangka. Namun, sampai dengan saat ini belum juga di tahan.

Padahal, baru-baru ini ada yang melakukan status di Facebook, yang mengatai “Polisi Tahede”, sudah di tangkap dan di tetapkan tersangka. Berbeda dengan kasus penyerangan Polsek Popayato Barat, yang terkesan Polda Gorontalo takut, menahan tersangka pengeroyokan.

“Jika kasus penghinaan Kepolisian di media sosial, sangat cepat di tangkap. Mengapa, kasus penyerangan Polsek dan pemukulan terhadap Kapolsek, belum di tahan. Padahal, kasus ini lebih kejam dari terorisme. Karena, sudah secara terbuka melakukan penyerangan kantor kepolisian,” tegas Paris.

Dengan begitu Paris, meminta kepada Kapolda Gorontalo untuk segera memerintahkan penyidik, menahan tersangka penganiayaan Kapolsek Popayato Barat. Sebab, terkesan pada Masyarakat, Polda Gorontalo terlalu takut pada pelaku premanisme.

“Semua ini demi kepercayaan masyarakat terhadap Polda Gorontalo, dalam menangani kasus. Mana mungkin, anggota sendiri yang menjadi korban, tapi pimpinan di Polda Gorontalo, malah cuek dengan kasus itu. Padahal, Kapolsek Popayato Barat, di aniaya, saat menjalani tugasnya,” bebernya.

Bukan hanya itu, pelanggaran Prokes ada beberapa pasal juga terkait perlawanan terhadap petugas pada saat akan melakukan tindakan penertiban alat berat, juga tindakan penghinaan terhadap pejabat Polri dalam hal ini Kapolres Pohuwato

Padahal, penyidik sudah memanggil beberapa saksi, atas kasus prokes itu. Paris khawatir, jika pemanggilan terhadap pelaku demonstrasi, hanya merupakan upaya pembungkaman terhadap orator, yang menyuarakan ada dugaan keterlibatan Kapolres Pohuwato dalam tambang ilegal Pohuwato. Jika, tidak ada keterlibatan Kapolres, maka Polda Gorontalo harus bertindak tegas.

“Jangan sampai Polda Gorontalo memanggil para orator APRI, dalam aksi itu hanya bagian dari pembungkaman saja, untuk melindungi keterlibatan oknum-oknum aparat penegak hukum dalam tambang ilegal. Jika tidak demikian, lantas mengapa sampai dengan saat ini, tidak ada kepastian hukum,” tegas Paris lagi.

Paris membeberkan, akan melakukan aksi di Mapolda Gorontalo, terkait penyerangan Polsek Popayato Barat dan masalah pelanggaran protokol kesehatan, dalam aksi APRI. Namun, pihaknya akan melihat perkembangan kasus ini dalam 1 minggu kedepan. Jika tidak ada tindaklanjut, mau tidak mau harus turun aksi di Mapolda Gorontalo. (**)

The post Kapolda Gorontalo Diminta Menahan Tersangka Pengeroyokan Kapolsek Popayato Barat  appeared first on Prosesnews.id.