Kemenkominfo terus memfasilitasi 48 Master Plan smart city di Daerah Pariwisata Superprioritas seperti di Bali dan Labuan Bajo serta calon ibu kota negara baru Indonesia di Penajem Paser Utara, Kaltim.
Dalam forum Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri G20 Bidang Digital, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate turut memaparkan pengembangan program smart city di Indonesia. Menkominfo mendorong negara anggota G20 untuk mengembangkan program smart city untuk menciptakan kota-kota yang mampu membantu masyarakat hidup lebih berkelanjutan dan produktif.
“Terdapat enam pilar yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan smart city di Indonesia yakni: (1) smart governance; (2) smart branding; (3) smart economy; (4) smart society; (5) smart environment; dan (6) smart living. Dengan mencakup enam aspek ini, kota-kota yang dipersiapkan untuk smart city diharapkan menjadi tempat yang cerdas untuk membantu keberlanjutan produktivitas masyarakat,” jelasnya, dalam Sesi Kedua Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Digital secara virtual dari Jakarta, Kamis (5/8/2021).
Menurut Menteri Johnny, inisiatif dari smart city di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital nasional.
Menkominfo menjelaskan, Indonesia telah menginisiasi gerakan smart city sejak 2017. Pada 2020, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana induk (master plan) smart city untuk 100 kota di Indonesia dan kabupaten di seluruh Indonesia.
“Tahun ini kami terus memfasilitasi penciptaan dari 48 master plan smart city di Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP), seperti di Bali dan Labuan Bajo NTT serta calon ibu kota negara baru Indonesia di Penajem Paser Utara, Kalimantan,”ujarnya, melansir Indonesia.go.id.
Bagi Menteri Johnny, isu inovasi smart city sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat dalam ekonomi digital. Dukungan dan dorongan dari sesama negara anggota G20 sangat dibutuhkan untuk melakukan dialog yang lebih intensif dan inovatif tentang smart cities di Indonesia dan negara G20.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny mengapresiasi dua dokumen rujukan, yaitu G20 Smart Mobility Practices yang dihasilkan oleh Presidensi G20 Arab Saudi pada 2020 dan G20 Practices of Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities yang dikeluarkan oleh Presidensi G20 Italia.
“Bergerak dari kedua referensi tersebut serta mengingat bahwa konsep smart citiesakan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Development Goals),” ungkapnya.
Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital yang untuk pertama kalinya diadakan dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Trieste, Italia, maupun secara virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri negara-negara G20 yang membawahi sektor digital, komunikasi, ataupun informatika serta perwakilan berbagai organisasi internasional.
Transformasi Digital
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny juga menjelaskan upaya Pemerintah Republik Indonesia melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dalam sesi yang membahas “Transformasi Digital untuk Pemulihan Ekonomi”, Menkominfo juga memaparkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang disusun sebagai pedoman transformasi digital Indonesia.
“Peta Jalan Indonesia 2021-2024 disusun sebagai pedoman strategis perjalanan Indonesia menjadi bangsa digital, yang dilaksanakan melalui empat pilar, yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, keberadaan infrastruktur digital yang kuat dan merata adalah prasyarat agar transformasi digital dapat menjangkau serta dirasakan oleh setiap orang.
Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga turut dipaparkan, seperti penggelaran jaringan serat optik backbone, pengembangan jaringan fiber-link dan microwave-link, peluncuran sembilan satelit telekomunikasi, dan pembangunan 559.000 stasiun pemancar sinyal (base-transceiver stations/BTS).
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di darat dan laut, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Di mana lebih dari 12.000 kilometer dibangun di bawah proyek nasional jaringan Palapa Ring.
Menkominfo juga mengatakan, transformasi digital dapat mendorong perubahan model usaha, meningkatkan peluang yang menghasilkan nilai tambah, dan mendorong perubahan lintas sektoral dalam pola pikir bisnis yang didorong secara digital.
Sebagai komitmen nyata memperkuat potensi ekonomi digital Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya baik melalui penguatan over-the-top marketplace, pembinaan perusahaan rintisan (start-up) untuk menjadi unicorn dan decacorn berikutnya, serta memberdayakan usaha mikro kecil menengah/usaha ultra mikro (UMKM/UMi) agar dapat semakin cakap mengembangkan bisnis di platform digital.
“Kami memfasilitasi 30 juta UMKM/UMi agar dapat masuk secara digital (digitally onboarded) pada 2024, mengingat kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Untuk tahun lalu saja, PDB Indonesia bernilai lebih dari USD1,06 triliun, atau 40 persen dari total ukuran ekonomi ASEAN,” tukas Menteri Johnny.
Menkominfo menyatakan saat ini ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan melampaui nilai USD124 miliar pada akhir 2024. Menurutnya, hal ini yang menjadi pendorong ekonomi digital Indonesia di kawasan, yang menjadi salah satu dari dua sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif dua digit, yaitu sebesar 10,58 persen pada tahun 2020 lalu.
“Digital onboarding UMKM/UMi diharapkan dapat semakin berkontribusi pada ekspansi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 23 persen menjadi USD124 miliar pada tahun 2024,” tuturnya.
Menkominfo meyakini, setiap negara yang mengikuti Pertemuan Menteri Digital G20, memiliki aspirasi yang sama dengan Indonesia untuk terus memberdayakan mereka yang paling membutuhkan bantuan selama masa pandemi, terutama melalui proses digitalisasi dan kolaborasi yang konkret.
