PROSESNEWS.ID – Alinsi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Tanah Air, lakukan Audiens bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sofyan Puhi. Mahasiswa tersebut meminta kebijakan soal vaksinasi dan PPKM dilonggarkan, Senin (13/09/2021).
Koordinator Lapangan (Korlap) Sandi Mobi mengungkapkan, beberapa pekan terakhir banyak berita-berita yang menyebar di media terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.
“Diantaranya terkait transparansi anggaran Pemprov Gorontalo. Kami juga meminta DPRD untuk mengeluarkan perda terkait jaminan orang yang setelah di vaksinasi,” kata Sandi.
Selain itu lanjut Sandi, mahasiswa juga meminta agar Gubernur Gorontalo mencabut surat edaran mengenai angkutan umum yang harus menggunakan kartu vaksin. Serta meminta Gubernur untuk memberikan solusi terkait dengan PPKM khususnya pedagang kaki lima dan pekerja informal.
“Kami berharap, hal yang telah kami sampaikan dapat diberikan solusi oleh pemerintah, dan semoga kedepan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas-Dinas terkait tentang persoalan ini,” ujarnya.
Koordinator Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sofyan Puhi mengatakan, berdasarkan tuntutan dari massa aksi, ada sebagian telah dijelaskan dan sebagiannya diminta di RDPkan.
“Karena ini masuk di dua Komisi, yaitu Komisi I dan Komisi IV, maka kami akan melaksanakan RDP setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan dalam hal ini ketua dewan,” katanya.
“Nah, diharapkan juga para massa aksi dapat menyurat, siapa yang suratnya ini kota akan kami dan akan dibahas,” tandasnya.
Reporter : Reza Saad
