PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, kembali menerima kunjungan dari Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Provinsi Gorontalo, Heru Permana, S.Hut, MT. MA. Yang diterima langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kepala Baperlitbang, Irfan Saleh, di ruang kerja Bupati Pohuwato, Senin, (10/05/2021).
Kunjungan tersebut, guna membahas tentang rencana penanaman pohon di kawasan-kawasan tangkapan air yang berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).
Di hadapan BPDAS, Bupati Pohuwato, menuturkan, isu strategis yang ada saat ini, Pohuwato ada masalah krisis air bersih. Sehingga, melalui rencana penanaman pohon di lokasi tangkapan air ini, diharapkan mendapatkan dukungan penuh dan bisa direalisasikan secepatnya.
“Karena pasokan air di PDAM terus menurun, utamanya saat kemarau. Salah satu penyebab adalah berkurang Daerah tangkapan air. Di mana, di dalamnya terdapat tanaman-tanaman yang berfungsi menahan dan menyerap air telah berkurang. Sehingga dengan rencana terpadu ini, semoga secara perlahan akan memperbaiki masalah tersebut,”harap Saipul.
Selain itu, menurutnya, DAS yang ada di Pohuwato makin terkikis akibat luapan dan derasnya air sungai ketika hujan lebat di hulu. Ia juga mengakui hampir semua DAS di Pohuwato sudah sangat mengkhawatirkan, dan imbasnya juga pada masyarakat atau hunian yang ada di dekat sungai.
“Olehnya, untuk menjaga keamanan DAS tersebut, diperlukan adanya tanaman yang bisa menahan bibir sungai. Harapannya hal ini bisa mendapat perhatian serius dan cepat ditangani,”harap Saipul lagi.
Di sisi lain, Bupati Saipul menyarankan, tanaman yang ditanam berupa pohon durian dan jambu mete. Karena menurutnya, tanaman durian sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring juga berguna bagi masyarakat, sehingga dipastikan masyarakat bisa merawat tanaman tersebut.
Sementara itu, Kepala BPDAS Provinsi Gorontalo, Heru Permana, menyampaikan akan mendukung program Bupati Pohuwato, bahkan berencana akan mendatangkan dirjen ke Pohuwato.
“Mereka juga menyarankan perlu dilibatkan stake holder lainnya seperti Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS), dan yang lebih efektifnya di bawah naungan kelompok kerja atau pokja,” tandas Kepala BPDAS Provinsi Gorontalo.
Reporter : Iskandar Badu
