PROSESNEWS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menggelar pemeriksaan pendahuluan kinerja pengelolaan vaksinasi COVID-19 dan pendidikan vokasi tahun 2020 sampai dengan Semester I tahun 2021. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Gorontalo, Dwi Sabardiana, pada entry meeting atau pertemuan awal yang berlangsung secara virtual, Jumat (13/8/2021).
“Ini masih bersifat pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah, proses bisnis, kerangka regulasi, dan lain sebagainya. Jadi belum akan menghasilkan temuan, hanya indikasi permasalahan,” kata Dwi Sabardiana.
Dwi menjelaskan, pemeriksaan kinerja pengelolaan vaksinasi akan dilakukan pada tiga entitas pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, serta Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Boalemo. Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja pendidikan vokasi khusus di lingkup Pemprov Gorontalo.
“Tiga entitas ini sesuai dengan identifikasi kriteria dan persyaratan yang diminta oleh BPK Pusat,” ujarnya.
Pemeriksaan pendahuluan terhadap kinerja pengelolaan vaksinasi dan pendidikan vokasi akan dilaksanakan selama 35 hari, dimulai dari tanggal 12 Agustus 2021. Hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya akan diolah oleh BPK untuk memperkuat pemeriksaan terinci yang akan dimulai pada pertengahan bulan September 2021.
“Setelah pemeriksaan terinci kami akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sekitar pertengahan Desember 2021. Kami minta komunikasi yang intensif antara tim pemeriksa dengan aparat di lingkungan pemerintah daerah,” tandas Dwi.
