PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memaparkan kinerja pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan pendidikan vokasi pada entry meeting atau pertemuan awal pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang berlangsung secara virtual di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Jumat (13/8/2021).
“Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo secara resmi dimulai pada tanggal 15 Januari 2021, dengan jumlah sasaran sebanyak 938.409 jiwa atau sebesar 82 persen dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.198.765 jiwa,” papar Idris.
Idris mengungkapkan, berdasarkan data vaksinasi hingga 11 Agustus 2021, realisasi penyuntikkan vaksin dosis pertama di Provinsi Gorontalo sebanyak 210.032 dosis. Sedangkan untuk dosis kedua dan ketiga, masing-masing sebanyak 100.117 dosis dan 27 dosis.
“Di samping pemeriksaan oleh BPK, pelaksanaan program vaksinasi juga diawasi oleh BPKP dan Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota,” imbuhnya.
Sementara itu terkait pelaksanaan pendidikan vokasi, Wagub Idris menjelaskan, Pemprov Gorontalo telah melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi teknis, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Dikatakannya, kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Gorontalo, khususnya peserta pendidikan vokasi.
“Untuk siswa SMK kita ikutkan pada magang industri dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Gorontalo,” kata Wagub.
Pemeriksaan kinerja vaksinasi COVID-19 dan pendidikan vokasi akan dilaksanakan oleh BPK Gorontalo selama 35 hari, terhitung mulai dari tanggal 12 Agustus 2021. Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan vaksinasi dan pendidikan vokasi.
“Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan pendidikan vokasi, serta mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tandas Idris.
