PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo telah menyiapkan langkah dan kebijakan dalam mengantisipasi lonjakan pasien covid-19 di Gorontalo. Kebijakan tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba pada program Klik Indonesia Siang TVRI Nasional secara virtual dari rumah jabatan sekda, Sabtu (17/7/2021)
“Ada beberapa langkah antisipasi dalam menghadapi lonjalan kasus yang telah diambil Gubernur Gorontalo bersama Forkopimda. Pertama meniadakan isolasi mandiri dengan menjadikan Asrama Haji Kota Gorontalo sebagai pusat isolasi/karantina terpusat. Isolasi mandiri dinilai tidak efektif karena orang tanpa gejala positif covid-19 tidak disiplin dan berpotensi menularkan kepada orang lain,” kata Sekda Darda.
Langkah berikut kata Darda, Pemprov membatasi perjalanan orang dari dan ke Gorontalo melalui jalur udara dan laut dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 360/BPBD/781/VI/2021 tentang Ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Ada 9 butir pada SE tersebut yang pada intinya setiap pelaku perjalanan udara maupun laut (kapal komersil dan perintis) yang datang ke Gorontalo wajib dilakukan tes antigen saat kedatangan.
“Bagi penumpang yang reaktif antigen tanpa gejala akan dikarantina terpusat di asrama haji kota Gorontalo sambil menunggu hasil Swab RT-PCR. Bagi penumpang yang reaktif bergejala dirawat di RS Ainun Habibie sambil menunggu hasil RT-PCR,” jelasnya.
Selanjutnya Darda juga menyebutkan Pemprov Gorontalo telah menyiapkan skenario terburuk lonjakan pasien covid-19 jika terjadi hal luar biasa seperti di pulau Jawa, di antaranya memastikan ketersediaan oksigen dari PT Aneka Gas Industri TBK sebagai perusahaan isi ulang tabung oksigen yang beroperasi di Gorontalo.
Kemudian Pemprov meminta semua Pemda menyiagakan RSUD masing masing untuk kamar khusus pasien covid-19.
“Jika daya tampung rumah sakit belum cukup, Gubernur Rusli bersiap untuk menjadikan RS Ainun Habibie sebagai pusat rujukan covid-19. Ada 200 bed yang bisa menampung pasien covid-19 jika hal yang tidak diinginkan terjadi,” beber Darda.
Pemprov Gorontalo juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih tegas melakukan penindakan penerapan PPKM Mikro. Intens melakukan 3T (tracing, tracking dan treatment) bagi pasien yang positif covid-19 serta intens melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Sosialisasi dilakukan secara masif melalui media massa, media online, media sosial, videotron dan media publikasi mobile yang dikoordinir oleh Dinas Kominfo dan Statistik,” tandasnya.
