PROSESNEWS.ID – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu dari enam daerah yang menjadi percontohan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan parameter kajian Indonesia Governance Index (IGI). Hal tersebut terungkap pada rapat konfirmasi dan reviu evaluasi LPPD Kabupaten/Kota berbasis indikator IGI yang berlangsung di Hotel Maqna, kota Gorontalo, Selasa (14/9/2021)
“Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah pembinaan kami yang di dalamnya ada provinsi jawara yaitu Jawa Timur. Jadi memang Ketika kami melihat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang selama ini yang disampaikan kepada kami memang ada beberapa perbaiakan, tetapi Pemprov Gorontalo sangat aktif berkoordinasi dengan kami sehingga kami berharap Provinsi Gorontalo menjadi motor penggerak kabupaten kota agar laporan LPPD bisa mencapai hasil-hasil yang baik,” kata Kasubdit Evaluasi Wilayah III Dit. EKPKD Kemendagri, Imelda.
Imelda mengungkapkan proses mensinergikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan IGI saat ini memasuki tahapan pengumpulan data yang berkenaan dengan beberapa aspek yang menjadi kriteria penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator khusus akan berkaitan dengan kegiatan verifikasi dan validasi data indikator IGI. Hal Ini dimaksudkan untuk mendapatkan objektifitas penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pemilihan Provinsi Gorontalo bukanlah hal mudah pak sekda, dan memang dari semua calon daerah yang sudah kami sampaikan, kami melakukan komunikasi dan diskusi dengan teman teman dan juga menyampaikan kepada pimpinan pemilihan ini betul betul detail karena enam daerah yang kami jadikan piloting project , yaitu Gorontalo, Jawa Barat, Kabupaten Sleman dan Bone Bolango, Kota Tangerang dan Mojokerto akan dilakukan piloting project kurang lebih selama satu bulan hingga Oktober,” kata Imelda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan dengan penunjukkan Provinsi Gorontalo sebagai Pilot Project penilaian IGI diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap perbaikan pengukuran kinerja yang akan dituangkan kedalam indikator kinerja kunci pada LPPD.
“Saya sangat bersyukur bu Imelda Gorontalo menjadi pilot Project. Kami akan mendukung betul dan mudah-mudahan data data yang dibutuhkan teman-teman Kemitraan akan lebih konfrehensif,” ucap Darda.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sri Wahyuni Daeng matona menjelaskan IGI merupakan indeks yang diinisiasi oleh Kemitraan (Patnership for Governance Reform) untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi dan kab/kota di Indonesia. IGI membantu dalam identifikasi maupun pemetaan aspek-aspek pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Secara komprehensif ada empat arena yang menjadi pembanding untuk perwujudan tata kelola daerah yang baik, yaitu pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Masing-masing arena ini diukur tingkat kepatuhannya terhadap enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas
“Selama ini kita kan hanya punya indikator LPPD dan evaluasi LPPD untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dan evaluasi LPPD hanya bisa mengukur kinerja pemerintah daerah hanya sampai dalam tataran pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam artian hanya di dalam birokrasinya tidak ada indeks penilaian pembanding, sehingga ini mereka memasukkan IGI untuk lebih memusatkan tata Kelola pemerintahan sampai ketingkat daerah seperti apa. jadi nanti akan ada melibatkan data ataupun informasi dan keterangan dari anggota DPRD,ormas, asosiasi wartawan, Kadin, untuk mengkomper indikator kinerja LPPD dengan IGI,” terang.
