Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan Sidak ke BKD Provinsi
PROSESNEWS.ID – Terkait pelayanan publik dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Suci Ramadhan 1444 H, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan monitoring ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rabu (05/04/2023).
Kunjungan ini dalam rangka untuk melakukan sidak kedisiplinan sekaligus evaluasi penerapan aplikasi Siransija (Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak efektif sehingga berpeluang adanya pelanggaran disiplin.
“Dan memang ketika dipaparkan kepada kami, terlihat ada hal-hal yang tidak efektif yang bisa memungkinkan terjadinya peluang untuk melakukan tindakan indisipliner, misalnya soal kehadiran,” ungkap AW Thalib saat diwawancara.
AW Thalib menyebut bahwa butuh peran yang perlu dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan yang permanen di masing-masing OPD.
Menurutnya, kedisiplinan tidak akan bisa terwujud meskipun sudah ada sistem Siransija jika tidak ada kesadaran dan kedisiplinan dari pegawai.
“Ini butuh pengawasan. Secanggih-canggihnya sistem yang sudah terbangun, tapi tanpa sebuah kesadaran dan langkah positif, maka saya yakin Siransija tidak akan bisa,” terang AW Thalib.
AW Thalib juga menjelaskan bahwa Siransija hanyalah alat penunjang kedisiplinan, bukan untuk mengendalikan kedisiplinan.
Sebab Siransija bukan sebuah alat yang sempurna untuk bisa mengendalikan kedisiplinan pegawai, tetapi dia hanya menjadi penunjang kedisiplinan pegawai,” jelas Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
“Tetapi yang lebih utama adalah tingkat pengawasan dan pimpinan menjadi teladan dan contoh dalam pelaksanaan kedisiplinan,” tutupnya.
Reporter: Rijal Zulkarnaen
