PROSESNEWS.ID — Perhelatan Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan yang digelar di Gorontalo sebulan lalu sempat diharapkan mampu mendongkrak sektor pangan dan pertanian daerah. Namun data terbaru Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan hal sebaliknya, dimana hingga 22 Juli 2026, dua komoditas pangan pokok yaitu minyak goreng dan beras justru tercatat sebagai yang termahal di Indonesia untuk wilayah Gorontalo.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga minyak goreng di pasar tradisional Gorontalo tercatat Rp27.000 per kilogram pada 20 Juli 2026, kemudian naik menjadi Rp27.100 per kilogram pada 22 Juli 2026. Angka ini menjadikan Gorontalo sebagai provinsi dengan harga minyak goreng pasar tradisional termahal di Indonesia, dibandingkan daerah lainnya.
Situasi tidak jauh berbeda terjadi pada komoditas beras di pasar modern. Selama tiga hari berturut-turut yakni 20, 21, hingga 22 Juli 2026, harga beras pasar modern di Gorontalo di angka Rp20.250 per kilogram. Meski stabil, angka tersebut tetap menjadi yang paling mahal di Indonesia.
Sebagai perbandingan, provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera bagian barat justru mencatat harga pangan yang jauh lebih rendah pada periode yang sama. Beras di Jawa Tengah misalnya, tercatat hanya Rp16.850–Rp16.950 per kilogram, selisih lebih dari Rp3.000 dibanding harga di Gorontalo.
Sementara harga minyak goreng termurah tercatat di Sulawesi Barat, yakni Rp23.250 per kilogram, terpaut hampir Rp4.000 dari harga di Gorontalo.
Fakta ini menjadi catatan penting bahwa penyelenggaraan event nasional berskala besar seperti PENAS tidak serta-merta menjamin penurunan harga pangan di daerah penyelenggara. Sejumlah faktor struktural, mulai dari rantai distribusi, biaya logistik antarpulau, hingga ketergantungan pasokan dari luar daerah, tampaknya masih menjadi penyebab utama tingginya harga pangan di Gorontalo, terlepas dari momentum besar yang sempat berlangsung di provinsi tersebut.
Padahal, PENAS kerap dipromosikan sebagai ajang unjuk kekuatan sektor pertanian dan perikanan daerah tuan rumah, yang idealnya turut memperkuat rantai pasok dan menekan biaya produksi hingga ke tingkat konsumen.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum menjalar ke harga pasar, setidaknya untuk dua komoditas strategis yang paling sering dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
Kondisi ini menegaskan bahwa strategi peningkatan produksi maupun promosi besar di sektor pertanian dan perikanan perlu dibarengi dengan pembenahan rantai pasok dan distribusi di tingkat daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan konsumen dalam bentuk harga yang lebih terjangkau, bukan sekadar seremoni tanpa dampak nyata pada harga di pasar.
Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi pangan di Gorontalo dinilai perlu dilakukan, mengingat provinsi ini secara konsisten berada di papan atas daftar harga pangan termahal nasional, bukan hanya untuk minyak goreng dan beras, tetapi berpotensi juga pada komoditas strategis lainnya.
